Category: Uncategorized

—

by

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008328.13/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, yang membahas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terkait transaksi anjak piutang lintas negara. Berikut adalah kronologi sengketa hingga putusan akhir: 1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Muara Bungo menerbitkan Surat Ketetapan…

Anjak Piutang dan Beban ‘Discount Charge’: Pelajaran dari Putusan Pengadilan Pajak

—

by

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008329.13/2022/PP/M.IIB Tahun 2023 menjadi sorotan penting bagi para pelaku usaha, khususnya yang terlibat dalam transaksi anjak piutang lintas negara. Kasus ini menyoroti sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh Pasal 26) terkait klasifikasi “discount charge” dalam transaksi anjak piutang dengan…

Anjak Piutang dan ‘Discount Charge’: Perdebatan Bunga dalam Putusan Pajak

—

by

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008331.13/2022/PP/M.IIB Tahun 2023. Putusan ini membahas sengketa Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) terkait transaksi anjak piutang lintas negara dan “Discount Charge” yang timbul dari transaksi tersebut. Berikut adalah kronologi sengketa pajak yang terungkap dalam…

Analisis Putusan Pengadilan Pajak: Sengketa PPh Pasal 26 atas ‘Discount Charge’ Transaksi Anjak Piutang dengan Entitas Luar Negeri

—

by

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008332.13/2022/PP/M.IIB Tahun 2023 membahas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terkait ‘discount charge’ dalam transaksi anjak piutang dengan entitas luar negeri. Berikut adalah kronologi sengketa hingga keputusan: 1. Pada 28 April 2021, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Bungo menerbitkan…

Tinjauan Putusan Pengadilan Pajak: Diskon Anjak Piutang Dikategorikan sebagai Bunga PPh Pasal 26

—

by

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008333.13/2022/PP/M.IIB Tahun 2023, yang membahas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Kronologi Sengketa: 1. Pada tanggal 28 April 2021, otoritas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPh Pasal 26 untuk Masa Pajak November 2019,…

Pengadilan Pajak Batalkan Koreksi PPN atas Transaksi Afiliasi: Pentingnya Dokumentasi Transfer Pricing yang Komprehensif

—

by

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009019.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023. Berikut adalah kronologi sengketa pajak hingga keputusan final: 1. Pada tanggal 26 Februari 2021, otoritas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa untuk Masa Pajak…

Prinsip Kewajaran dalam Transaksi Afiliasi: Pelajaran dari Putusan Pengadilan Pajak Terkait Koreksi Peredaran Usaha

—

by

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh Badan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009020.15/2022/PP/M.IIB Tahun 2023 memberikan pencerahan penting mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi, khususnya terkait koreksi peredaran usaha. Kasus ini bermula dari sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 yang melibatkan koreksi atas peredaran usaha sebesar…

Kepastian Hukum PPN Transaksi dengan Pemerintah: Putusan Pengadilan Pajak Membebaskan Wajib Pajak dari Koreksi

—

by

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009048.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 menjadi sorotan penting dalam dunia perpajakan Indonesia, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan instansi pemerintah. Putusan ini mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak, membatalkan koreksi PPN Kurang Bayar yang semula sebesar Rp 79.945.688 menjadi…

Tanggung Jawab Pemungutan PPN pada Transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak

—

by

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009051.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 mengulas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah. Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran PPN dalam skema pemungutan oleh pemerintah. **Kronologi Sengketa:** 1. Kantor Pelayanan…

Kewajiban Pemungutan PPN pada Transaksi dengan Instansi Pemerintah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak

—

by