Author: Herri

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009019.16/2022/PP/M.IIB Tahun 2023. Berikut adalah kronologi sengketa pajak hingga keputusan final: 1. Pada tanggal 26 Februari 2021, otoritas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa untuk Masa Pajak…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh Badan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009020.15/2022/PP/M.IIB Tahun 2023 memberikan pencerahan penting mengenai penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi afiliasi, khususnya terkait koreksi peredaran usaha. Kasus ini bermula dari sengketa Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2019 yang melibatkan koreksi atas peredaran usaha sebesar…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009048.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 menjadi sorotan penting dalam dunia perpajakan Indonesia, khususnya terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi dengan instansi pemerintah. Putusan ini mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak, membatalkan koreksi PPN Kurang Bayar yang semula sebesar Rp 79.945.688 menjadi…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009051.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 mengulas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah. Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran PPN dalam skema pemungutan oleh pemerintah. **Kronologi Sengketa:** 1. Kantor Pelayanan…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009054.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023, yang mengabulkan seluruh permohonan banding Wajib Pajak terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). **Kronologi Sengketa:** 1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN untuk Masa Pajak Desember 2019…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2015 Tahun Putusan: 2022 Kategori: Lainnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010064.09/2020/PP/M IIIA Tahun 2022 menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prosedur formal dalam mengajukan keberatan dan banding pajak. Kasus ini melibatkan sengketa Pajak Restoran untuk Masa Pajak Maret 2015. Berikut adalah kronologi sengketa pajak yang terjadi: 1. Otoritas pajak daerah menerbitkan Surat…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2015 Tahun Putusan: 2022 Kategori: Lainnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010065.09/2020/PP/M IIIA Tahun 2022 mengungkap sebuah sengketa Pajak Restoran yang menarik, di mana banding wajib pajak tidak diterima karena alasan prosedural, bukan semata-mata karena substansi perhitungan pajaknya. Berikut adalah kronologi singkat sengketa ini: 1. Pada tanggal 18 April 2019, otoritas…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2015 Tahun Putusan: 2022 Kategori: Pajak Restoran Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010066.09/2020/PP/M IIIA Tahun 2022 mengulas sengketa banding terkait Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) Pajak Restoran Masa Pajak Mei 2015. Sengketa ini diajukan oleh Pemohon Banding terhadap Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung Nomor 973/10553/Bapenda/2020 tanggal…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2015 Tahun Putusan: 2022 Kategori: Lainnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010067.09/2020/PP/M IIIA Tahun 2022 mengulas sengketa banding terkait Pajak Restoran untuk Masa Pajak Juni 2015. Kasus ini menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap persyaratan formal dalam proses keberatan dan banding pajak. **Kronologi Sengketa:** 1. Pada 18 April 2019, otoritas pajak daerah menerbitkan…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2015 Tahun Putusan: 2022 Kategori: Lainnya Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010068.09/2020/PP/M IIIA Tahun 2022, yang diucapkan pada tanggal 8 September 2022, menyoroti pentingnya pemenuhan prosedur formal dalam pengajuan keberatan dan banding pajak daerah. Kasus ini melibatkan sengketa Pajak Restoran untuk Masa Pajak Juli 2015 dengan nilai sengketa awal sebesar Rp…