Author: Herri

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2017 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Artikel ini mengulas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007422.16/2022/PP/M.IIA Tahun 2023, yang membahas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait pengkreditan Pajak Masukan. Kasus ini menyoroti interpretasi ‘hubungan langsung’ antara pengeluaran dan kegiatan usaha yang menghasilkan PPN Keluaran. Berikut adalah kronologi sengketa hingga putusan: 1. Pada…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008038.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, yang membahas sengketa Pajak Impor, khususnya terkait penetapan nilai pabean dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22), serta sanksi administrasi berupa denda. Sengketa ini melibatkan nilai sebesar Rp23.143.000. Berikut adalah kronologi…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008194.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, yang mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding terkait sengketa penetapan nilai pabean dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor serta sanksi denda. **Kronologi Sengketa:** 1. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008195.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023 memberikan gambaran mendalam mengenai sengketa penetapan nilai pabean atas barang impor yang berujung pada penolakan permohonan banding. Sengketa ini melibatkan pajak dalam rangka impor dan sanksi administrasi berupa denda. **Kronologi Sengketa:** 1. **8 Maret 2022:** Surat…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009049.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 memberikan pencerahan penting terkait kewajiban pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah. Berikut adalah kronologi sengketa hingga putusan: 1. Pada tanggal 26 April 2021, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Artikel ini mengulas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011537.19/2022/PP/M.XVIIA Tahun 2023, yang membahas sengketa terkait penetapan nilai pabean dan sanksi administrasi dalam kegiatan impor. Kasus ini menyoroti krusialnya kelengkapan dan konsistensi dokumentasi transaksi impor untuk menghindari koreksi nilai pabean oleh otoritas kepabeanan. Berikut adalah…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2016 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011631.16/2020/PP/M.IVA Tahun 2023 menjadi sorotan penting dalam penafsiran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas berbagai jenis pelayanan di rumah sakit. Kasus ini melibatkan sengketa mengenai koreksi PPN atas penyerahan jasa yang dianggap terutang PPN oleh otoritas pajak, namun disanggah oleh Wajib…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2017 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Dalam sebuah putusan penting, Pengadilan Pajak Nomor PUT-011735.13/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023 memberikan pelajaran berharga mengenai pentingnya dokumentasi dan bukti yang kuat dalam sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terkait pembayaran bunga ke entitas luar negeri. Berikut adalah kronologi sengketa pajak yang melibatkan koreksi PPh…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011799.13/2022/PP/M.IVB Tahun 2023, sengketa ini melibatkan koreksi Pajak Penghasilan Pasal 26 (PPh 26) atas pembayaran gaji, sewa, dan biaya lainnya yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan sebuah entitas di China. Sengketa ini menyoroti kompleksitas pemajakan lintas batas dan…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2019 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011805.13/2022/PP/M.IVB Tahun 2023 memberikan gambaran penting mengenai penentuan hak pemajakan atas transaksi lintas negara, khususnya terkait biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kantor perwakilan di luar negeri. Kasus ini melibatkan koreksi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 untuk Masa Pajak September 2019.…