Author: Herri

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006462.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023 menjadi sorotan dalam sengketa klasifikasi barang impor yang melibatkan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dalam rangka impor. Berikut adalah kronologi sengketa hingga putusan Pengadilan Pajak: 1. Pada tanggal…

Hasil Putusan: diterima sebagian Tahun Pajak: 2014 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Artikel ini merujuk pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006847.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023, yang mengadili sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Masa Pajak Maret 2014. ### Kronologi Sengketa Pajak 1. **30 Januari 2019:** Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2014 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006849.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023 memberikan pencerahan penting terkait sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya mengenai pengkreditan Pajak Masukan. Kasus ini menyoroti bagaimana Pengadilan Pajak mempertimbangkan bukti transaksi yang nyata meskipun terdapat kendala pada sistem konfirmasi perpajakan. Kronologi Sengketa: 1. Pada tanggal…

Hasil Putusan: diterima sebagian Tahun Pajak: 2014 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006850.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023 menjadi sorotan dalam penanganan sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya terkait koreksi atas ekspor dan penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri. Keputusan ini memberikan gambaran penting mengenai pembuktian dan konsistensi argumen dalam proses keberatan dan banding…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2014 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPN Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-006851.16/2020/PP/M.IIIB Tahun 2023 menjadi sorotan dalam kasus sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan koreksi atas penyerahan ekspor dan Pajak Masukan. Sengketa ini berawal dari penetapan Pajak Kurang Bayar PPN sebesar Rp1.224.050,00 beserta sanksi administrasi berupa bunga sebesar Rp1.224.050,00, sehingga…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2020 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010121.47/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 menjadi sorotan dalam dunia perpajakan, khususnya terkait sengketa klasifikasi barang impor. Kasus ini menyoroti pentingnya ketelitian dalam penetapan klasifikasi tarif pabean yang berdampak pada kewajiban Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2018 Tahun Putusan: 2023 Kategori: PPh 26 Pengadilan Pajak telah mengeluarkan Putusan Nomor PUT-010129.35/2022/PP/M.VIIIA Tahun 2023 yang mengulas sengketa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 terkait bunga pinjaman. Keputusan ini memberikan kejelasan mengenai penerapan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan konsep Beneficial Owner dalam transaksi lintas negara. Berikut adalah detail…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010175.19/2022/PP/M.VIIB Tahun 2023 membahas sengketa pajak terkait penetapan nilai pabean atas barang impor yang diajukan banding oleh Pemohon Banding. Berikut adalah kronologi sengketa hingga putusan akhir: 1. Pada tanggal 18 Juni 2022, Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP)…

Hasil Putusan: ditolak Tahun Pajak: 2021 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor, PPN, PPh 22 Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010470.47/2022/PP/M.IXB Tahun 2023 mengulas sengketa klasifikasi tarif dan/atau nilai pabean atas impor barang berupa pompa. Sengketa ini melibatkan kekurangan pembayaran Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, dengan total nilai sengketa…

Hasil Putusan: diterima Tahun Pajak: 2022 Tahun Putusan: 2023 Kategori: Pajak Impor Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-010631.45/2022/PP/M.IXA Tahun 2023 menguraikan sengketa penting terkait klasifikasi barang impor, khususnya perangkat jaringan, yang berdampak pada kewajiban Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Kasus ini menyoroti perbedaan interpretasi kode Harmonized System (HS) antara Pemohon Banding dan otoritas pajak.…