Tanggung Jawab Pemungutan PPN pada Transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah: Studi Kasus Putusan Pengadilan Pajak

Hasil Putusan: diterima

Tahun Pajak: 2019

Tahun Putusan: 2023

Kategori: PPN


Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-009051.16/2022/PP/M.IB Tahun 2023 mengulas sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang melibatkan transaksi dengan Bendaharawan Pemerintah. Kasus ini menyoroti pentingnya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemungutan dan penyetoran PPN dalam skema pemungutan oleh pemerintah.

**Kronologi Sengketa:**
1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPN Masa Pajak Oktober 2019, dengan ni…


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *